Moratorium tiga tahun pertama kali diberlakukan pada September 2018 untuk menghentikan penerbitan izin baru untuk perkebunan kelapa sawit
Itu berakhir pada 19 September tetapi pemerintah belum mengumumkan apa langkah selanjutnya
Para pemerhati lingkungan mengatakan bahwa kegagalan untuk memperbarui moratorium akan menimbulkan pertanyaan tentang komitmen Indonesia untuk memerangi perubahan iklim dan mempengaruhi reputasinya secara internasional

JAKARTA: Moratorium izin baru perkebunan sawit Indonesia berakhir pada 19 September dan pemerintah belum mengumumkan apakah akan diperpanjang.

Moratorium tiga tahun mulai berlaku pada September 2018, dua tahun setelah Presiden Joko Widodo berjanji untuk menghentikan penerbitan izin baru menyusul kebakaran hutan pada 2015 yang membakar 2,6 juta ha lahan.

Selama beberapa dekade, Indonesia telah menderita kebakaran hutan dan lahan yang telah merenggut nyawa, merusak kesehatan masyarakat dan menyebabkan kerugian ekonomi serta kabut asap lintas batas yang mempengaruhi negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.

Diperparah oleh cuaca kering, kebakaran musiman di hutan hujan tropis dan lahan gambut negara ini sebagian besar disebabkan oleh praktik pembukaan hutan murah untuk membuka jalan bagi perkebunan khususnya kelapa sawit dan kayu.

Minyak kelapa sawit, banyak digunakan sebagai minyak goreng, adalah bahan umum dalam produk makanan dan perawatan pribadi. Hal ini juga digunakan untuk memproduksi biofuel.

Para pemerhati lingkungan mengharapkan perpanjangan moratorium karena mereka yakin hal itu telah membantu menghentikan deforestasi di Indonesia.

Mereka juga percaya bahwa tidak adanya moratorium dapat menimbulkan pertanyaan tentang komitmen Indonesia untuk memerangi perubahan iklim dan mencoreng reputasinya secara internasional.

PENCAPAIAN MORATORIUM
Indonesia adalah produsen minyak sawit terbesar di dunia dan ketika Bapak Widodo menyatakan pada tahun 2016 untuk menghentikan penerbitan izin baru untuk perkebunan kelapa sawit dalam sebuah acara untuk memperingati Hari Hutan Sedunia, dia yakin perkebunan yang ada sudah cukup.

Jokowi, sapaan akrab presiden, mengatakan saat itu kapasitas produksi bisa ditingkatkan dengan memaksimalkan perkebunan yang ada.

Ditambahkannya, Indonesia dikenal sebagai negara yang kaya akan keanekaragaman hayati dan sebagai paru-paru dunia, penting untuk melestarikan alamnya karena dunia bergantung padanya.

Sementara tujuan moratorium yang lebih besar adalah untuk menghentikan deforestasi, namun secara khusus ditargetkan untuk meningkatkan tata kelola perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan, memberikan kepastian hukum dan melindungi kelestarian lingkungan.

Adrianus Eryan, Kepala Divisi Hutan dan Lahan dari Indonesian Center for Environmental Law (ICEL), mengatakan moratorium mencakup tiga poin utama yaitu konsolidasi data, peninjauan izin dan peningkatan produktivitas kelapa sawit.

Dia mengatakan, selama tiga tahun terakhir, pemerintah telah berhasil mengkonsolidasikan data dan menyimpulkan bahwa total luas perkebunan kelapa sawit sekitar 16,8 juta ha, sekitar 3,47 juta ha di antaranya telah dibudidayakan di dalam kawasan hutan.

“Yang 3,4 juta ha itu bermasalah karena menurut undang-undang tidak boleh berada di hutan, harus ada izin untuk ‘melepaskan’ kawasan hutan,” katanya merujuk pada izin yang memungkinkan kawasan hutan dikonversi untuk penggunaan non-kehutanan. .

“Moratorium menunda penerbitan izin sehingga pemerintah punya cukup waktu untuk mengevaluasinya,” kata Eryan.

Namun, dia mengaku belum ada informasi resmi mengenai peninjauan izin dan apa yang telah dicapai pejabat untuk meningkatkan produktivitas kelapa sawit.

Dia mencatat bahwa beberapa pemerintah daerah seperti di Papua Barat telah mengambil inisiatif untuk melakukan evaluasi sendiri dan mencabut izin.

Karena moratorium belum sepenuhnya mencapai apa yang direncanakan, Eryan mengatakan moratorium harus diperpanjang karena mencegah deforestasi.

“Meskipun hanya menahan atau menunda pemberian izin, itu berarti hutan tidak boleh dirambah dan tetap utuh.

“Itu (moratorium) berdampak karena regulasinya tepat sasaran.”

Eryan menunjukkan bahwa pemerintah mengatakan bahwa deforestasi telah menurun dari sekitar 460.000 ha pada 2019 menjadi 115.000 ha pada 2020, turun 75 persen, dan mengakui bahwa moratorium adalah instrumen yang efektif untuk mengurangi emisi.

“Inilah salah satu alasan mengapa instruksi presiden harus dipertahankan,” tambahnya.

Indonesia dan Malaysia akan melanjutkan kerjasama dalam memerangi diskriminasi kelapa sawit

Indonesia akan menggunakan ‘hukum yang ada’ saat moratorium kelapa sawit berakhir
Tidak memperpanjang moratorium juga akan menyebabkan hilangnya pendapatan negara, kata Trias Fetra, Program Officer Tata Kelola Kelapa Sawit di Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Madani Berkelanjutan, yang berfokus pada kelestarian hutan dan lahan.

Dia mengklaim beberapa perusahaan sawit sudah mulai menanam secara ilegal. Berdasarkan perhitungannya di dua provinsi yang menjadi sentra kelapa sawit, yakni Riau dan Kalimantan Barat, negara bisa kehilangan pendapatan masing-masing sebesar Rp 191 miliar dan Rp 660 miliar.

Kepala kampanye hutan global Greenpeace Asia Tenggara Kiki Taufik memiliki pandangan yang sama dan menambahkan bahwa dengan tidak adanya moratorium, Undang-Undang Penciptaan Lapangan Kerja kontroversial yang disahkan tahun lalu akan digunakan untuk menyelesaikan masalah perkebunan kelapa sawit di dalam kawasan hutan.

UU Cipta Kerja atau yang juga dikenal dengan Omnibus Law akan membuka jalan bagi pihak-pihak yang pernah berada di kawasan hutan sebelum diberlakukannya moratorium kelapa sawit pada 2018 untuk diberikan amnesti.

“Dan ini yang kami (para pemerhati lingkungan) khawatirkan karena moratorium itu positif. Misalnya, ditemukan bahwa sekitar 500.000 ha perkebunan bermasalah dengan izinnya,” kata Taufik kepada CNA.

Foto udara pepohonan di hutan hujan di Indonesia. (File foto: AFP/Ketua Mahyuddin)
TARGET HIJAU INDONESIA DIPERHATIKAN
Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang seberapa serius pihak berwenang dalam menangani perubahan iklim, kata Taufik.

“Jika pemerintah berambisi besar untuk mengatasi perubahan iklim, komitmennya terhadap Paris Agreement, seharusnya moratorium itu dilanjutkan karena implementasinya belum sepenuhnya selesai,” katanya.

Indonesia telah meratifikasi Perjanjian Paris dan menargetkan untuk mengurangi 29 persen emisi karbonnya pada tahun 2030 atau 41 persen dengan dukungan internasional.

Ini juga bertujuan untuk membatasi deforestasi tahunan menjadi 325.000 ha dan 450.000 ha antara tahun 2020 dan 2030. Pemerintah juga telah berjanji untuk mencapai emisi nol bersih pada tahun 2060.

“Moratorium adalah jalan utama bagi kemajuan industri kelapa sawit,” kata Taufik.

“Ini memastikan bahwa hutan di Indonesia tidak dikonversi secara sewenang-wenang tanpa mengindahkan komitmen iklim.”

Profesor Bambang Hero Saharjo, dosen perlindungan hutan di IPB University , sebuah universitas pertanian di Bogor, mengaku sedikit terkejut dengan berakhirnya moratorium karena membantu mengurangi deforestasi.

“Moratorium kelapa sawit sebenarnya tidak hanya mencegah ekspansi kelapa sawit yang berlebihan dan tidak tepat, tetapi juga menunjukkan komitmen kami kepada dunia luar bagaimana kami melindungi hutan yang tersisa dari kemungkinan ancaman ekspansi kelapa sawit ilegal.

“Masyarakat juga mengetahui bahwa saat ini jutaan hektar kelapa sawit berada di kawasan hutan dan berbagai pihak berusaha untuk melegalkannya dengan berbagai opsi dan pernyataan seperti menyatakan bahwa hutan tidak memiliki nilai ekonomi sehingga tidak perlu dipertahankan,” kata profesor yang beberapa kali menjadi saksi ahli dalam kasus kejahatan lingkungan itu .

Dia juga berpendapat sangat disayangkan bahwa kesepakatan REDD+ telah berakhir tetapi dia memuji langkah pemerintah untuk mengakhiri kerja sama dengan Norwegia jika janji tidak ditepati. REDD+ mengacu pada skema Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan, kesepakatan antara Indonesia dan Norwegia untuk mengurangi emisi karbon dari deforestasi.

Ketika mengumumkan akhir dari kemitraan 11 tahun, Kementerian Luar Negeri telah menyebutkan kurangnya pembayaran sebagai alasan tetapi menegaskan bahwa mereka akan tetap berkomitmen untuk mengurangi emisi gas rumah kaca.

“Saya yakin pemerintah harus punya rencana agar berani melakukan dua tindakan ini karena erat kaitannya dengan upaya penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 29 persen pada 2030,” ujarnya.

FOTO FILE: Dilihat dari Berita Hari Ini Foto udara perkebunan kelapa sawit di Batanghari, provinsi Jambi, pulau Sumatra, Indonesia 28 November 2018. Antara Foto/Wahdi Septiawan/via REUTERS
TIDAK ADA IZIN BARU: RESMI SENIOR
Ruandha Agung Sugardiman, direktur jenderal perencanaan kehutanan dan pengelolaan lingkungan dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, mengatakan pada 24 September bahwa Indonesia tidak akan menyetujui izin baru bahkan setelah moratorium kelapa sawit berakhir.

“Bahkan tanpa (moratorium), kebijakan yang ditetapkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan adalah melanjutkan larangan izin baru pembukaan hutan untuk perkebunan kelapa sawit,” katanya saat konferensi pers online.

Berbicara secara virtual di Majelis Umum PBB pekan lalu, Jokowi juga menekankan bahwa “ekonomi hijau dan berkelanjutan” akan diprioritaskan karena posisi Indonesia yang strategis dalam perubahan iklim. Dia mengatakan Indonesia telah berhasil mengurangi kebakaran hutan sebesar 82 persen tahun lalu, dibandingkan tahun sebelumnya.

“Tingkat deforestasi telah turun secara signifikan, terendah dalam 20 tahun,” katanya.

Sementara itu, Ketua Gabungan Petani Kelapa Sawit Indonesia Gulat Manurung mengatakan yang terpenting sekarang adalah peningkatan produktivitas dan moratorium telah membantu menjaga harga minyak sawit mentah, sehingga masih dibutuhkan.

Terlepas dari ketidakpastian saat ini, Prof Saharjo berpendapat bahwa semua orang berperan dalam memitigasi deforestasi.

“Upaya menekan laju deforestasi sebenarnya menjadi tanggung jawab kita semua dan bukan hanya pemerintah.”

CNA telah mendekati kementerian lingkungan dan juru bicara kepresidenan untuk mengomentari apakah moratorium akan diperbarui.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *